AM Oktarina Counsellors At Law Sukses Eksekusi Kedutaan Besar Negara Kerajaan Arab Saudi, Bukti Supremasi Hukum di Indonesia!

Contributor:

Muhammad Ardin Ardiansyah, S.H.

Reviewer:

Noverizky Tri Putra Pasaribu, S.H., L.LM. (Adv). Aflah Abdurrahim, S.H.

1. Background

Dalam proses peradilan di Indonesia eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang menjamin kepastian dan keadilan bagi pihak yang memenangkan perkara. Dalam perkara Persekutuan Perdata A.M. Oktarina Counsellors at Law vs. Kedutaan Besar Negara Kerajaan Arab Saudi di Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon.

Keberhasilan ini menandai langkah penting dalam menegakkan supremasi hukum, terutama dalam konteks eksekusi terhadap subjek hukum yang memiliki status diplomatik. Artikel ini akan mengulas latar belakang perkara, proses eksekusi, dan dampaknya terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Latar Belakang Perkara

Perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan  oleh  Persekutuan  Perdata  A.M.

1. A. Background

In the judicial process in Indonesia, the execution of court decisions that have obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde) is a fundamental aspect of the legal system, ensuring certainty and justice for the victorious party. In the case of the Civil Partnership A.M. Oktarina Counsellors at Law vs. The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in Indonesia, the South Jakarta District Court granted the execution request submitted by the Applicant.

This success marks an important step in upholding the rule of law, particularly in the context of executing against a legal subject   with   diplomatic   status.   This article will review the background of the case, the execution process, and its impact on legal certainty in Indonesia.

Background of the Case

The case originated from a lawsuit filed by the Civil Partnership A.M. Oktarina

Oktarina Counsellors at Law terhadap Kedutaan   Besar   Negara   Kerajaan   Arab Saudi di Indonesia serta beberapa pihak terkait. Dalam putusan PN Jakarta Selatan No. 297/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, pengadilan menyatakan   bahwa   Termohon   Eksekusi telah  melakukan  Perbuatan  Melawan Hukum  (PMH)  dengan  tidak mengembalikan  biaya  yang  telah dikeluarkan Pemohon untuk penyelesaian sengketa.

Pihak-Pihak      yang      Terlibat      dalam

Sengketa:

• Pemohon Eksekusi:

1. Persekutuan  Perdata    A.M.    Oktarina

Counsellors at Law

• Termohon Eksekusi:

1. Kedutaan Besar  Negara  Kerajaan  Arab

Saudi di Indonesia

2. A.A.A.D (Eks     Kepala     Bagian Perlindungan   Warga   Negara   Kedubes Arab Saudi)
3. K.A.T.A (Warga Negara Arab Saudi)

4. 4. Kementerian    Luar    Negeri    Republik

Indonesia (cq. Direktur Timur Tengah)

Counsellors at Law against the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in Indonesia and several related parties. In its                     decision                     No.

297/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, the court stated that the Respondent in the execution had committed an unlawful act by failing to reimburse the costs incurred by the Applicant for the settlement of the dispute.

Parties Involved in the Dispute:

• Applicant for Execution:

1. Civil   Partnership   A.M.   Oktarina

Counsellors at Law

• Respondents in the Execution:

1. The Embassy of the Kingdom of Saudi

Arabia in Indonesia

2. A.A.A.D (Former Head of the Saudi

Embassy’s Citizen Protection Division)

3. K.A.T.A (Saudi National)

4. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (represented by the Director of the Middle East)

Pada tanggal 14 September 2020, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengirimkan nota diplomatik No. D/01955/09/2020/31 kepada Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Dalam nota diplomatik tersebut, Kementerian Luar Negeri menyampaikan beberapa hal penting terkait sebuah kasus hukum yang melibatkan Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menginformasikan bahwa mereka telah menerima informasi mengenai isi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara gugatan yang diajukan oleh firma hukum A.M. Oktarina (AMO) terhadap Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta. Putusan tersebut tercantum dalam nomor perkara 297/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum dan memerintahkan Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta, yang menjadi “Tergugat I” dalam perkara tersebut, untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada AMO. Selain itu, para tergugat, termasuk Kedutaan Besar Kerajaan     Arab     Saudi     di     Jakarta,

On September 14, 2020, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia sent Diplomatic Note No. D/01955/09/2020/31 to the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in Jakarta. The note addressed several key issues related to a legal case involving the Saudi Embassy.

The Ministry of Foreign Affairs informed that it had received information about the content of the judgment from the South Jakarta District Court regarding the lawsuit filed by the A.M. Oktarina law firm against the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in Jakarta. The judgment was   registered   under   case   number

297/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

In its ruling, the Court decided to order the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia in Jakarta (the “Defendant”) to pay     material     damages     of     IDR

375,000,000 (three hundred seventy-five million rupiahs) to A.M. Oktarina Counsellors at Law. Additionally, the Defendants, including  the Saudi Embassy, were ordered to pay court fees amounting to IDR 5,650,000 (five million

diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehubungan dengan putusan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengharapkan agar Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta dapat menindaklanjuti hasil putusan tersebut dan berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan.

Putusan     Pengadilan     yang     Telah

Memiliki Hak Eksekutorial

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya menyatakan bahwa para Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memenuhi kewajibannya  terhadap  Pemohon Eksekusi. Amar putusan yang utama adalah:

1. Menghukum Kedutaan Besar Negara Kerajaan Arab  Saudi  untuk membayar ganti rugi materil sebesar

six hundred fifty thousand rupiahs).

Following the decision, the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia expressed hope that the Saudi Embassy would comply with the judgment and resolve the issue in a satisfactory manner for all parties involved.

The Ministry also extended its gratitude to the Embassy for its attention and cooperation.

Judgment with Enforceable Power

The South Jakarta District Court ruled that the Respondents had committed an unlawful act by failing to meet their obligations toward the Applicant. The main points of the ruling were as follows:

1. The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia was ordered to pay material compensation of IDR 375,000,000 to the

Rp375.000.000,00   kepada   Pemohon

Eksekusi.

2. Menyatakan bahwa tindakan para Termohon yang tidak mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Pemohon adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum para Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Termohon tidak melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga Pemohon mengajukan permohonan  aanmaning/teguran eksekusi               dengan               nomor

10/PDT.EKS/2025,JO.                       No.

297/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel (“Aanmaning”)         kepada         Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

1. B. Legal Basis

Proses Eksekusi oleh Pengadilan

Dalam upaya memastikan pelaksanaan putusan, Pemohon mengajukan permohonan aanmaning yang bertujuan untuk memperingatkan Termohon agar melaksanakan isi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Applicant.

2. The Court declared that the failure of the Respondents to reimburse the costs incurred by the Applicant was an unlawful act.
3. The Respondents were ordered to comply with the decision

Although the decision had become legally binding (inkracht), the Respondents did not voluntarily comply with the ruling, prompting the Applicant to request a formal execution warning (aanmaning) under                  case                  number

10/PDT.EKS/2025,JO.                        No.

297/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel (“Aanmaning”) to the Chairman of the South Jakarta District Court.

1. B. Legal Basis

Execution Process by the Court

To ensure the enforcement of the judgment, the Applicant requested an execution warning to urge the Respondents to fulfill the ruling within a specified period.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh

Pemohon Eksekusi:

1. Mengajukan Aanmaning/Teguran Eksekusi kepada Ketua PN Jakarta Selatan

Berdasarkan Pasal 195 HIR, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan teguran (aanmaning) kepada pihak yang dikalahkan dalam putusan untuk segera memenuhi kewajibannya.

2. Surat  Peringatan   Hukum   kepada

Termohon Eksekusi

Setelah permohonan aanmaning disampaikan, Pemohon juga mengirimkan Surat Peringatan Hukum kepada Kedutaan Besar Negara Kerajaan   Arab   Saudi,   memberikan batas waktu 7 hari untuk melaksanakan isi putusan.

3. Pemberitahuan  Eksekusi    melalui

Kementerian Luar Negeri

Karena salah satu pihak yang menjadi Termohon adalah lembaga diplomatik, maka pengadilan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menyampaikan Nota Diplomatik kepada Kedutaan Besar Arab Saudi.

Steps  taken  by  the  Applicant  in  the execution process:

1. Request for Aanmaning/Execution Warning to the Chairman of the South Jakarta District Court:

Based on Article 195 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), the court has the authority to issue a warning (aanmaning) to the losing party to fulfill its obligations.

2. Legal  Warning    Letter    to    the

Respondents

After filing the aanmaning request, the Applicant sent a legal warning letter to the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, setting a 7-day deadline for compliance with the judgment.

3. Execution Notice via the Ministry of

Foreign Affairs

Since one of the Respondents is a diplomatic entity, the court coordinated with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia to send a Diplomatic Note to the Saudi Embassy.

4. Eksekusi oleh Pengadilan

Setelah teguran dan peringatan hukum tidak dipatuhi, Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan  akhirnya memerintahkan eksekusi riil terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi untuk memenuhi kewajibannya membayar Rp375.000.000,00 kepada Pemohon.

Keberhasilan Eksekusi dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum

Keberhasilan Pemohon dalam mengeksekusi Kedutaan Besar Negara Kerajaan Arab Saudi merupakan preseden penting dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa implikasi utama dari keberhasilan eksekusi ini adalah:

1. Menegaskan Supremasi Hukum

Kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk institusi diplomatik, dalam urusan hukum perdata di Indonesia.

Dengan dilakukannya eksekusi, pengadilan berhasil menegaskan bahwa putusan yang inkracht harus dihormati dan dijalankan oleh semua pihak.

4. Execution by the Court

After the warning and legal notice were not heeded, the South Jakarta District Court finally ordered the actual execution against the Saudi Embassy to  fulfill  its  obligation  to pay IDR 375,000,000 to the Applicant.

The Success of the Execution and Its

Impact on Legal Certainty

The success of the Applicant in executing the judgment against the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia marks a significant precedent in Indonesia’s legal system. Some key implications of this successful execution include:

1. Affirming the Rule of Law

This case demonstrates that no entity is above the law, including diplomatic institutions, in civil legal matters in Indonesia.  By  executing  the  ruling, the court confirmed that legally binding decisions must be respected and enforced by all parties.

2. Memperkuat Kredibilitas  Lembaga

Peradilan

Banyak putusan pengadilan yang tidak dijalankan oleh pihak yang kalah dalam sengketa, melemahkan kredibilitas hukum di Indonesia.

Keberhasilan eksekusi dalam kasus ini menjadi  bukti  bahwa  pengadilan mampu menegakkan hukum secara efektif.

3. Menjadi Preseden bagi Kasus-Kasus Eksekusi terhadap  Entitas Diplomatik

Biasanya, lembaga diplomatik memiliki kekebalan tertentu dalam yurisdiksi nasional, namun kasus ini membuktikan bahwa dalam konteks perdata, putusan tetap dapat dieksekusi.

Pengadilan dapat menggunakan pendekatan diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan.

1. Conclusion

Keberhasilan Persekutuan Perdata A.M. Oktarina  Counsellors  at  Law  dalam

2. Strengthening the Credibility of the

Judicial System

Many court decisions go unfulfilled by the losing party, undermining the credibility of the law in Indonesia.

The success of the execution in this case is proof that the court can enforce the law effectively.

3. Setting a  Precedent  for  Execution

Against Diplomatic Entities

Typically, diplomatic entities enjoy certain immunities within national jurisdiction;  however,  this  case proves that, in civil matters, a ruling can still be enforced. The court can use diplomatic channels through the Ministry of Foreign Affairs to ensure compliance with its decisions.

1. C. Conclusion

The success of the Civil Partnership A.M. Oktarina Counsellors at Law in executing

mengeksekusi putusan PN Jakarta Selatan terhadap Kedutaan Besar Negara Kerajaan Arab Saudi menegaskan bahwa hukum tetap dapat ditegakkan, meskipun menghadapi tantangan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap entitas diplomatik.

Keberhasilan ini merupakan pencapaian besar dalam sistem hukum Indonesia, yang menegaskan bahwa hukum tetap dapat ditegakkan terhadap semua pihak tanpa kecuali. Dengan adanya preseden ini, diharapkan eksekusi putusan pengadilan  di  masa  depan  dapat berjalan lebih efektif dan transparan, guna memperkuat kepastian hukum di

Indonesia.

the decision of the South Jakarta District Court against the Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia emphasizes that the law can be upheld, even when faced with challenges in executing judgments against diplomatic entities.

This success represents a significant achievement in Indonesia’s legal system, affirming that the law can be enforced against  all  parties  without  exception. With this precedent, it is hoped that future executions of court rulings will be more effective and transparent, thereby reinforcing legal certainty in Indonesia.

Referensi/Reference:

Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri RI No.D/00882/04/2024/32/ Ministry’s

diplomatic note No.D/01955/09/2020/31 dated 14 September 2020

https://wartaekonomi.co.id/read557494/pn-jaksel-lakukan-aanmaning-terhadap-polemik- advokat-noverizky-dan-kedubes-arab-saudi

https://wartakota.tribunnews.com/2025/02/11/tak-kunjung-bayar-lawyer-fee-pn-jaksel- lakukan-aanmaning-terhadap-kedubes-arab-saudi

https://ipol.id/2025/02/pn-jaksel-ingatkan-kedubes-arab-saudi-bayar-kewajiban-kepada-

noverizky/

https://www.akurat.co/hukum/1305633435/gagal-bayar-pengacara-pn-jaksel-ingatkan-

kedubes-arab-saudi-lewat-aanmaning?page=2

For further information, please call:

–     partner@amoktarina.co

–     n.pasaribu@amoktarina.co

–    0817779122