Contributor:

Aflah Abdurrahim, S.H.

Pramudya Yudhatama, S.H., C.L.A., Aiman Akbar Nasution, S.H.

Reviewer: Noverizky Tri Putra Pasaribu, S.H., L.LM. (Adv).

A. Background

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dari pemilik dan pengurus perusahaan yang terpisah dari perseroan terbatas dan masih merujuk pada ketentuan tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh saham perseroan terbatas (limited liability) dan perusahaan merupakan sebuah entitas hukum terpisah

A. Background

Limited Liability Company (PT) is a legal entity that stands independently from its owners and company managers. It is separate from the limited liability company itself and adheres to the principle of limited liability inherent in the company’s shares. The company is a distinct legal entity from its directors, commissioners, and dari direktur, komisaris maupun pemegang saham (separated legal entity).

Namun dalam perkembangan hukum di

Indonesia, Prinsip limited liability maupun separated legal entity tidak berlaku mutlak sejak dikenal doktrin piercing the corporate veil, yang memungkinkan untuk mengabaikan pemisahan antara entitas pemegang saham, komisaris maupun direksi dengan entitas perseroan terbatas sebagai badan hukum dalam tindakan hukum tertentu. Kekebalan yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi dan komisaris karena tanggung jawabnya terbatas, dapat dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi apabila terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan terbatas.

Di Indonesia penerapan prinsip piercing the corporate veil memang belum banyak ditemukan, namun eksistensi prinsip tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah terjadi. Salah satu kasus yang menerapkan prinsip piercing the corporate veil dapat kita lihat dalam putusan Putusan MA No:89PK/Pdt/2010 yang menyatakan bahwa PT Effem Foods Inc (holding company) selaku pemegang saham bertanggung jawab atas perbuatan hukum PT Effem Indonesia (subsidiary company) terhadap PT Smak Snak (pihak ketiga) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor:

863/PK/Pdt/2019 yang menyatakan bahwa PT. Bank Global Internasional Tbk beserta para organ diantaranya yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami para penggugat karena terbukti melakukan tindak pidana dengan menerbitkan reksadana fiktif dan memberikan informasi tidak benar yang langsung disampaikan oleh shareholders.

However, in the development of law in

Indonesia, the principles of limited liability and separate legal entity are not absolute due to the recognition of the doctrine of piercing the corporate veil. This doctrine allows the legal separation between shareholders, commissioners, and directors from the company as a legal entity to be disregarded in certain legal actions. The immunity typically enjoyed by shareholders, directors, and commissioners due to their limited liability can be lifted, exposing them to unlimited liability—including personal assets—when violations, deviations, or mismanagement of the company occur.

In Indonesia, the application of the piercing the corporate veil principle is still rare, but its existence can be seen in several court cases. One example is Supreme Court Decision No: 89PK/Pdt/2010, which stated that PT Effem Foods Inc (holding company), as the shareholder, was held responsible for the legal actions of PT Effem Indonesia (subsidiary company) against PT Smak Snak (third party). Another example is Supreme Court

Decision No: 863/PK/Pdt/2019, which ruled that PT Bank Global Internasional Tbk and its corporate organs—including Directors,

Board          of          Commissioners,          and

Shareholders—were jointly liable to compensate the plaintiffs for proven criminal acts such as issuing fictitious mutual funds and providing false information directly conveyed by the bank’s director.

So, what happens if shareholders, commissioners, or directors are held accountable for the legal actions of a limited liability company? Shouldn’t they be legally separated? In this article, we will explore how the piercing the corporate veil doctrine Direktur Bank Global .

Bagaimana jadinya jika pemegang saham, komisaris ataupun direksi harus menanggung akibat dari perbuatan hukum perseroan terbatas? Bukankah seharusnya mereka terpisah secara hukum? Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana doktrin piercing the corporate veil ini berlaku di Indonesia, serta sejauh mana holding company bisa ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yamg dilakukan anak perusahaan.

B. Legal Basis

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
3. Putusan Peninjauan        Kembali

Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 89PK/Pdt/2010 (“Putusan MA 2010”)

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 863/PK/Pdt/2019 (“Putusan MA 2019”)

Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun eksistensi doktrin piercing the corporate veil dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) yang mana dengan kata lain adalah yurisprudensi, yaitu:

1. UU PT  Pasal 3 UU PT:

1) “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang applies in Indonesia and to what extent a holding company can be held liable for legal actions carried out by its subsidiary.

B. Legal Basis

1. Indonesia Civil Code (“Civil Code”)
2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“Company Law”)
3. Judicial Review  Decision            of         the

Supreme Court of the Republic of Indonesia No: 89PK/Pdt/2010 (“Supreme Court Decision 2010”)

4. Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia No:

863/PK/Pdt/2019 (Supreme Court Decision 2019”)

Although not explicitly regulated in Indonesian legislation, the existence of the doctrine of piercing the corporate veil can be found in statutory regulations and court decisions that have permanent legal force (inkracht van gewijsde), which in other words constitute jurisprudence, namely:

1. Company Law  Article 3 of the Company Law:

• “Shareholders of the Company shall not be personally liable for any commitments made on behalf dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan

melebihi saham yang dimiliki.”

• “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
  1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum

atau tidak terpenuhi;

1. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan

untuk kepentingan pribadi;

1. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Perseroan; atau

1. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

 Pasal 69 ayat 3 UU PT:

“Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab

terhadap pihak yang dirugikan.”

 Pasal 97 UU PT:

• “Direksi bertanggung      jawab

of the Company and shall not be liable for the Company’s losses beyond the value of the shares they own.”

• “The provision as referred to in paragraph (1) shall not apply if:
  1. the requirements for the Company to obtain legal entity status have not been fulfilled;
  2. the relevant shareholders, whether directly or indirectly and in bad faith, uses the

Company for personal interests;

1. the relevant shareholder is involved in an unlawful act committed by the Company; or
2. the relevant shareholders, whether directly or indirectly, unlawfully uses the Company’s assets, resulting in the Company’s assets being

insufficient to cover its debts.”

Article 69 paragraphs (3) of the Company Law:

“In the event that the financial statements provided are found to be incorrect and/or misleading, the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable to any party suffering a loss.”

Article 97 of the Company Law:

• The Board of Directors       shall be atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
• Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
• Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2);

• Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi

setiap anggota Direksi.;

• Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan;

1. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang

mengakibatkan kerugian; dan

1. telah mengambil responsible for the management of the Company as referred to in Article 92 paragraph (1).

• The management referred to in paragraph (1) must be carried out by each member of the Board of Directors in good faith and with full responsibility.
• Each member            of         the        Board    of

Directors shall be personally liable in full for the losses of the Company if the person concerned is at fault or negligent in carrying out his or her duties in accordance with the provisions referred to in paragraph

(2).

• In the case where the Board of Directors consists of two or more members, the liability as referred to in paragraph (3) shall apply jointly and severally to each member of the Board of Directors.
• A member            of         the        Board    of

Directors cannot be held liable for the losses referred to in paragraph (3) if the member can prove that:

1. the loss was not due to his or her fault or negligence;
2. he or         she       has       managed           the

Company in good faith and with due care in the interest of and in accordance with the purposes and objectives of the Company;

1. he or she had no conflict of interest, either directly or indirectly, in the management actions that

resulted in the loss; and

1. he or she has taken action to prevent the occurrence or continuation of such loss.

6) On behalf of the Company, a shareholder or shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

• Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada

Perseroan.

• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.”

 Pasal 104 ayat (2) UU PT: “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit

tersebut.”

 Pasal 114 ayat (2) dan (3) UU

PT:

2. “Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan of the total number of shares with voting rights may file a lawsuit through the district court against a member of the Board of Directors who, due to his or her fault or negligence, caused a loss to the Company.

7) The provisions referred to in paragraph (5) do not limit the right of other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to file a lawsuit on behalf of the Company.

• Article 104 paragraphs (2) of the Company Law:

“In the event that the bankruptcy as referred to in paragraph (1) occurs due to the fault or negligence of the Board of Directors and the bankrupt estate is insufficient to cover all of the Company’s obligations in such bankruptcy, each member of the Board of Directors shall be jointly and severally liable for all outstanding obligations not covered by the bankrupt

estate.”

• Article 114 paragraphs (2) and (3) of the Company Law:
  2. Each member of the Board of Commissioners must carry out their supervisory duties and provide advice to the Board of Directors, as referred to in Article dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan.

3. Setiap anggota             Dewan

Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).”

• Pasal 115 ayat (1) UU PT:

“Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian

Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.”

Setelah melihat pasal-pasal diatas, dapat kita cermati dan pahami, bahwa dalam pasal-pasal tersebut menegaskan prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability), yaitu bahwa pemegang saham perseroan hanya bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya dan Direksi maupun Dewan Komisaris tidak bertnggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan. Artinya, kerugian atau kewajiban hukum yang ditanggung 108 paragraph (1), in good faith, with due care, and responsibly, in the interest of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.

3. Each member    of   the   Board    of

Commissioners shall be personally liable for the Company’s losses if he or she is at fault or negligent in carrying out the duties referred to in paragraph (2).

• Article 115 paragraphs (1) of the Company Law:

“In the event that bankruptcy occurs due to the fault or negligence of the

Board of Commissioners in supervising the management carried out by the Board of Directors, and the Company’s assets are insufficient to cover all obligations arising from such bankruptcy, each member of the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable with the members of the Board of Directors for the outstanding obligations.”

After examining the aforementioned articles, it can be observed and understood that these provisions affirm the principle of limited liability, namely that shareholders of a company are only liable to the extent of the shares they own, and that members of the Board of

Directors         and        the        Board        of

Commissioners are not personally liable for the company’s losses. This means that any losses or legal obligations borne by perseroan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi kepada para pemegang saham, direksi, ataupun dewan komisaris.

Namun, dalam pasal-pasal tersebut juga mengatur pengecualian terhadap prinsip tersebut. Dalam keadaan tertentu, pemegang saham, direksi, ataupun dewan komisaris dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi, apabila terbukti melakukan penyalahgunaan terhadap bentuk dan status hukum perseroan ataupun tidak melakukan kepengurusan dengan itikad baik dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Pengecualian ini merujuk pada doktrin piercing the corporate veil, yang memungkinkan pengadilan dapat

“menembus tabir hukum perseroan”.

4.     Putusan MA 2010

1. Kronologi Kasus Permasalahan bermula ketika PT. Effem Foods Inc diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menunjuk PT. Effem Indonesia sebagai distributor produk di Indonesia tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT. Smak Snak sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian distribusi.

Selain itu, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT. Effem Indonesia telah melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum seperti meminta pelanggan PT. Smak Snak untuk mendaftarkan produk atas nama PT. Effem Indonesia, secara sepihak menghentikan pasokan produk kepada PT. Smak Snak, serta mengalihkan pelanggan besar milik PT. Smak Snak kepada the company cannot be personally imposed on the shareholders, directors, or commissioners.

However, these provisions also set out exceptions to that principle. Under certain circumstances, shareholders, directors, or commissioners may be held personally liable, particularly if they are proven to have abused the legal form and status of the company, or if they have failed to manage the company in good faith and without exercising due care. These exceptions refer to the doctrine of piercing the corporate veil, which allows courts to “pierce” the corporate entity and impose personal liability in order to prevent misuse or injustice.

4. Supreme Court Decision 2010

A. Case Chronology

The issue began when PT. Effem Foods Inc was alleged to have committed an unlawful act by appointing PT. Effem Indonesia as the distributor of its products in Indonesia without first obtaining the approval of PT. Smak Snak, as stipulated in the distribution agreement.

Furthermore, the panel of judges at the South Jakarta District Court, whose decision was later upheld by the Jakarta High Court and the Supreme Court, declared that PT. Effem Indonesia had committed several unlawful acts, such as Requesting PT. Smak Snak’s customers to register the products under the name of PT. Effem Indonesia, Unilaterally terminating the supply of products to PT. Smak Snak, and diverting PT. Smak Snak’s major customers to their own company. As a result of these actions, perusahaan mereka sendiri. Sehingga dari perbuatan tersebut PT. Smak Snak menggugat PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

B. Putusan

Dalam putusan ini, majelis hakim menolak peninjauan kembali dan menguatkan putusan kasasi dan putusan pada tingkatan-tingkatan sebelumnya yang menyatakan bahwa PT Effem Foods Inc (holding company) dikenakan tanggung jawab secara tanggung renteng kepada PT Smak Snak (Pihak Ketiga) atas perbuatan melawan hukum PT Effem

Indonesia(subsidiary company).

Putusan ini menegaskan bahwa holding company wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh anak perusahaan sepanjang memenuhi unsur:

• adanya keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan, yang memungkinkan bagi induk perusahaan menjalankan pengendalian terhadap anak perusahaan guna mendukung kepentingan perusahaan holding company sebagai satu kesatuan ekonomi ;
• adanya kerugian yang ditanggung oleh pihak ketiga ; (c) adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

Melihat dari hasil Putusan MA 2010, dapat kita pahami, putusan ini mengacu kepada Pasal 3 ayat (2) poin b dan c UU PT yang berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada PT. Smak Snak filed a lawsuit against PT. Effem Foods Inc and PT. Effem Indonesia on the grounds of unlawful acts, as stipulated in Article 1365 of the Civil Code.

B. Court Decision

In this decision, the panel of judges rejected the judicial review and upheld the cassation ruling as well as the decisions at previous levels, which stated that PT Effem Foods Inc. (the holding company) was held jointly and severally liable to PT Smak Snak (the third party) for the unlawful actions of PT Effem Indonesia (the subsidiary company).

This decision emphasizes that the holding company must be responsible for any losses incurred by the subsidiary company, provided that the following elements are met:

(a) there is a connection between the holding company and the subsidiary, enabling the holding company to exercise control over the subsidiary to support the holding company’s

interests as a unified economic entity; (b) there are losses suffered by a third party;

(c) there is an unlawful act or default of contract.

Referring     to    the     Supreme      Court

Decision 2010, it can be understood that this decision is based on Article 3 paragraph (2) points (b) and (c) of the Company Law, which state as follows:

“The provisions as referred to in Article 3 Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:

1. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk

kepentingan pribadi;

1. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Perseroan;” (vide pasal 3 UU PT)

Dalam hal ini PT Effem Foods Inc ditafsirkan menjadi holding company karena holding company merupakan pemegang saham mayoritas dari perseroan lain yang dalam perkara a quo adalah PT. Effem

Indonesia selaku subsidiary company .

5. PUTUSAN MA 2019

A. Kronologi Kasus

400. Bank Global Internasional Tbk (Bank Global) secara sengaja menyampaikan informasi yang tidak akurat demi mendapatkan persetujuan untuk menerbitkan obligasi senilai Rp 400.000.000.000,- (Empat Ratus Miliar Rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 10 tahun sebagai upaya pendanaan perusahaan.

Akibat dari penerbitan obligasi tersebut, sejumlah perusahaan menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam obligasi subordinasi yang diterbitkan oleh Bank Global.

Namun, setelah transaksi pembelian tersebut berlangsung, muncul kabar bahwa direksi Bank Global terlibat dalam kasus penipuan melalui penerbitan reksadana fiktif, yang menyebabkan Bank Global paragraph (1) shall not apply if:

1. the shareholder concerned, either directly or indirectly and in bad faith, uses the company for personal

interests;

1. the shareholder concerned is involved in unlawful acts committed by the company.”

(vide Article 3 of the Company Law)

In this case, PT Effem Foods Inc was interpreted as a holding company, as a holding company is defined as the majority shareholder of another company, which in the present case (a quo) is PT Effem

Indonesia as the subsidiary company.

5. Supreme Court Decision 2019

A. Case Chronology

1. Bank Global Internasional Tbk (Bank Global) deliberately provided inaccurate information to obtain approval for issuing bonds worth IDR 400,000,000,000 (Four Hundred Billion Rupiah) with a 10-year maturity period as a corporate funding effort.

As a result of the bond issuance, several companies showed interest in investing in the subordinated bonds issued by Bank Global. However, after the purchase transactions took place, news emerged that the Board of

Directors of Bank Global was involved in a fraud case related to the issuance of fictitious mutual funds, causing Bank Global to be placed under Special Supervision by Bank Indonesia in 2004.

Despite       facing       this        critical

masuk dalam status Pengawasan Khusus oleh Bank Indonesia pada tahun 2004.

Meskipun sedang menghadapi situasi kritis, pihak manajemen Bank Global tetap memberikan pernyataan kepada para pemegang obligasi bahwa kondisi keuangan bank masih stabil dan sehat. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh direksi dengan tujuan agar para investor tidak menarik atau menjual obligasi yang telah mereka beli. Atas dasar kejadian-kejadian tersebut, beberapa pihak yang merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan terhadap Bank Global.

B. Putusan

Dalam putusan Peninjauan Kembali ini, majelis hakim Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pdt/2017, tanggal 31 Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta Nomor 213/PDT/2013/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

255/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst.

Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Bank Global kepada para organ diantaranya Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat.

Melihat  hasil     Putusan            Peninjauan situation, the management of Bank Global continued to assure bondholders that the bank’s financial condition remained stable and healthy. This statement was made directly by the Board of Directors with the aim of preventing investors from withdrawing or selling the bonds they had purchased. Based on these events, several parties who suffered losses subsequently filed lawsuits against Bank Global.

B. Court Decision

In this Judicial Review decision, the panel of judges overturned Supreme Court Decision Number 1455

K/Pdt/2017 dated August 31, 2017, which had annulled the Jakarta High

Court               Decision                Number

213/PDT/2013/PT.DKI that upheld the Central Jakarta District Court Decision Number 255/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst.

The panel of judges ruled against Bank Global and its organs, including the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders, declaring that the Defendants had committed unlawful acts and are jointly and severally liable to pay material compensation to the Plaintiffs.

From this Judicial Review decision, we can understand that the organs of a limited liability company (i.e., directors, commissioners, shareholders) can be held jointly responsible for the company’s Kembali tersebut, dapat kita pahami bahwa Organ Perseroan terbatas dapat ikut betanggung jawab atas perbuatan hukum perseroan terbatas jika adanya itikad buruk ataupun kesalahan dalam melakukan kepengurusan perseroan terbatas sebagaiman diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 97 UU PT, pasal 114 ayat (2) dan (3) UU PT.

1. Tanggung Jawab Pemegang Saham

Terhadap           Perbuatan            Hukum

Perseroan Terbatas

Pada dasarnya Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya terhadap tindakan hukum perseroan terbatas, namun dalam keadaan tertentu dapat kehilangan kekebalan atas pertanggungjawaban terbatasnya. Tanggung jawab pemegang saham atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas dengan menerapkan doktrin piercing the corporate veil yang diatur di dalam Pasal 3 UU PT maupun berpedoman pada yurisprudensi Putusan MA 2010 dan Putusan MA 2019 dapat diberlakukan apabila kemudian dapat dibuktikan keterkaitannya bahwa pemegang saham melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam lingkup penerapan doktrin piercing the corporate veil.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis” (hlm.61-62) pemegang saham dalam keadaan tertentu dapat kehilangan kekebalan atas pertanggungjawaban terbatasnya dan bertanggung jawab pribadi secara penuh. Keadaan tertentu dalam prinsip piercing the corporate veil yang terhadapnya dapat diterapkan yaitu:

1. a) Penggunaan   harta    kekayaan

perseroan secara pribadi

unlawful acts if bad faith or mistakes occur in managing the limited liability company, as regulated in Article 3 paragraph (2), Article 97, and Articles 114 paragraphs (2) and (3) of the Indonesian Company Law (UU PT).

1. Shareholders’ Liability for the Legal Acts of the Limited Liability Company

Basically, shareholders are only liable up to the amount of shares they own for the legal acts of a limited liability company. However, under certain circumstances, they may lose this limited liability protection. Shareholders’ liability for the legal acts committed by the limited liability company can be imposed by applying the doctrine of piercing the corporate veil, as regulated in Article 3 of the Indonesian Company Law (UU PT) and supported by the jurisprudence of the 2010 and 2019 Supreme Court decisions. This doctrine can be applied if it can be proven that the shareholders engaged in acts falling within the scope of piercing the corporate veil.

According to Munir Fuady in his book “Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis” (pp. 61-62), shareholders may lose their limited liability protection and be held personally fully liable under certain conditions. These conditions, as part of the piercing the corporate veil principle, include:

1. Using the        company’s        assets  for

personal purposes

1. Inadequate capitalization     of         the company
2. Lack of         formal   existence          of         the company
3. Permodalan perseroan          yang

tidak layak

1. Formalitas eksistensi

perseroan yag tidak ada

1. Terdapat unsur-unsur penipuan seperti menyalahgunakan badan hukum untuk kepentingan pribadi.

Implikasi dari penerapan piercing the corporate veil sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah hapusnya tanggung jawab terbatas pada pemilik saham dan pemilik saham ikut bertanggung jawab bersama perusahaan melebihi jumlah saham yang disetorkan pada perseroan.

D. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Hukum Perseroan Terbatas

Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berlandaskan pada tugas dan kedudukan yang didapatkan atas dasar dua prinsip. Dua prinsip tersebut adalah kepercayaan yang diberikan perseroan terhadapnya (fiduciary duty) dan kemampuan sekaligus sikap berhati-hati dalam setiap tindakan direksi (duty of skill and care).

Berdasarkan UU PT tanggung jawab Direksi diatur dalam Pasal 97 Jo. Pasal 92 yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dalam hal menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang dan/atau anggaran dasar dengan itikad baik dan bertanggung jawab.

Ridwan Khairandy dalam bukunya yang berjudul “Perseroan Terbatas: Doktrin

1. d) Elements of fraud, such as abusing the legal entity for personal gain.

The implication of applying piercing the corporate veil as described above is the removal of limited liability protection for shareholders, making them jointly liable with the company beyond the amount of shares they have paid into the company.

D. Directors’ Liability for the Legal Acts of the Limited Liability Company

Directors, in carrying out their duties and authorities, base their actions on two fundamental principles. These principles are the trust granted by the company to them (fiduciary duty) and their ability and prudence in every action taken (duty of skill and care).

Under the Indonesian Company Law (UU PT), the responsibilities of the Directors are regulated in Article 97 in conjunction with Article 92, which states that the Directors are responsible for managing the company by running the management for the company’s interests and in accordance with the company’s purposes and objectives, based on policies deemed appropriate, within the limits set by law and/or the company’s articles of association, with good faith and responsibility.

Ridwan      Khairandy,      in     his      book

“Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi” (pp. 209), explains that the Directors, when Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi” (hlm.209) menyatakan bahwa Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan dan mewakili Perseroan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan harus dengan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan yang disebut fiduciary duty. fiduciary duty dijalankan oleh Direksi dengan cara:

• Dilakukan dengan itikad baik (bona fides).
• Dilakukan dengan proper purpose. 3) Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (unfettered discretion).

4) Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of duty and interest).

Direksi tidak akan bertanggungjawab karena salah dalam mengambil keputusan (mere errors of judgement) ketika Direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Namun dengan dikenalnya doktrin piercing the corporate veil Direksi dapat dimintai tanggung jawab penuh secara pribadi apabila tidak berdasarkan itikad baik ataupun dalam hal yang diatur oleh UU PT antara lain pasal 69, pasal 97, dan pasal 104.

M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas” (Hlm.66-67) menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan dalam hal yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal mana berkaitan erat juga dengan doktrin Ultra Vires yaitu tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, merupakan tindakan diluar kekuasaannya.

managing and representing the company in and out of court, must act with full responsibility for the company’s interests, known as the fiduciary duty. This fiduciary duty is exercised by the Directors in the following ways:

• Acting in good faith (bona fides).
• Acting for a proper purpose. 3) Acting with responsible freedom

(unfettered discretion). 4) Avoiding conflicts of interest (conflict of duty and interest).

Directors are not liable for errors in judgment (mere errors of judgment) if they perform their duties in good faith and with due care. However, with the recognition of the doctrine of piercing the corporate veil, Directors may be held personally fully liable if their actions are not based on good faith or in circumstances regulated by UU PT, including Articles 69, 97, and 104.

1. Yahya     Harahap,    in    his     book

“Hukum Perseroan Terbatas” (pp. 66-67), states that Directors bear full personal liability for the company’s losses if they are at fault or negligent in performing their duties with good faith and full responsibility. This is closely related to the doctrine of Ultra Vires, where Directors act beyond their powers by engaging in actions that are not aligned with the company’s purposes and business activities.

Thus, it can be seen that the limited liability of Directors in a limited liability company can shift to personal liability if it is proven that they have committed acts falling within the scope of the doctrine of piercing the corporate veil, as illustrated in the 2019 Supreme Court decision

Maka dapat dilihat bahwa tanggung jawab terbatas direksi pada perseroan terbatas dapat berubah menjadi tanggung jawab pribadi jika memenuhi atau terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam lingkup penerapan doktrin piercing the corporate veil sebagaimana dapat kita lihat dalam Putusan MA 2019.

E. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terhadap Perbuatan Hukum Perseroan Terbatas

Pada dasarnya Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya perusahaan, komisaris juga dapat memberikan nasihat kepada direksi agar pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mengawasi jalannya operasional perusahaan dan memastikan keputusan yang diambil oleh direksi sesuai dengan hukum, peraturan, dan kepentingan pemegang saham. Selain itu Komisaris tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan operasional harian perusahaan. Komisaris juga tidak terlibat dalam tugas administratif sehari-hari perusahaan.

Namun, penerapan doktrin piercing the corporate veil juga dapat berlaku bagi Dewan Komisaris sehingga menyebabkan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi jika tidak menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab ataupun dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

E. Board of Commissioners’ Liability for the Legal Acts of the Limited Liability Company

Basically, the Board of Commissioners is responsible for supervising the policies and operations of the company. The commissioners also provide advice to the directors to ensure good corporate governance, oversee the company’s operations, and ensure that decisions made by the directors comply with laws, regulations, and the interests of shareholders. Moreover, the commissioners do not directly participate in decisionmaking or daily operational activities and are not involved in the company’s administrative tasks.

However, the doctrine of piercing the corporate veil can also apply to the Board of Commissioners, making them personally liable if they fail to perform their supervisory and advisory duties toward the Directors in good faith, with due care, and responsibility. Furthermore, if the financial reports provided are false and/or misleading, both the Directors and the Board of Commissioners are jointly and severally liable to the parties who suffer losses.

Additionally, the Indonesian Company Law (UU PT) regulates that if bankruptcy occurs due to the Board of Commissioners’ negligence or fault in supervising the Selain itu UU PT juga mengatur bahwa Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Maka penerapan doktrin piercing the corporate veil dapat berlaku terhadap dewan komisaris sebagaimana diatur dalam UU PT ataupun dapat kita lihat dalam penerapannya pada Putusan MA 2019.

F. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa doktrin piercing the corporate veil yang diatur dalam UU PT dan yang terdapat didalam Putusan MA

2010 maupun Putusan MA 2019 memungkinkan untuk mengabaikan pemisahan antara entitas perseroan terbatas sebagai badan hukum dengan pemegang saham, direksi, maupun dewan komisaris dalam tindakan hukum tertentu sehingga dapat bertanggung jawab melebihi saham yang disetorkan bagi pemegang saham ataupun secara pribadi bagi direksi dan dewan komisaris apabila dapat dibuktikan keterkaitannya bahwa pemegang saham, direksi, ataupun dewan komisaris melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam lingkup penerapan doktrin piercing the corporate veil agar dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

management carried out by the Directors, and the company’s assets are insufficient to pay all liabilities resulting from the bankruptcy, every member of the Board of Commissioners is jointly liable along with the Directors for the outstanding obligations.

Therefore, the application of the doctrine of piercing the corporate veil can also be imposed on the Board of

Commissioners as regulated by the UU PT and as reflected in the implementation in the 2019 Supreme Court decision.

F. Conclusion

From the explanation above, it can be concluded that the doctrine of piercing the corporate veil, as regulated in the Indonesian Company Law (UU PT) and reflected in the Supreme Court Decisions of 2010 and 2019, allows for disregarding the separation between the limited liability company as a legal entity and its shareholders, directors, or commissioners in certain legal actions. This means that shareholders can be held liable beyond the amount of shares they have paid in, and directors and commissioners can be held personally liable, if it can be proven that the shareholders, directors, or commissioners committed acts falling within the scope of the piercing the corporate veil doctrine. This is done to realize justice and legal certainty.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES

1. Buku-buku /Books:
   1. Munir Fuady, 1999, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung.
   2. Ridwan Khairandy, 2009, Perseroan Terbatas: Doktrin Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
   3. Yahya Harahap, 2019, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.
2. Peraturan-peraturan/Regulations:
   1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata/Indonesian Civil Code
   2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas/Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
   3. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 89PK/Pdt/2010 /Judicial Review Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No: 89PK/Pdt/2010
   4. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 863/PK/Pdt/2019 / Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia No: 863/PK/Pdt/2019

For further information, please call:

• partner@amoktarina.net
• pasaribu@amoktarina.net
• 0817779122